-- SMKPP N BANJARBARU MENGADAKAN PELATIHAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR BAGI GURU (9 SD 10 OKTOBER 2017) --- NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SMKPP N BANJARBARU SEMESTER 1 TAHUN 2017: 82.22 % (SANGAT BAIK) --

Pencarian
Waktu saat ini
Agenda
20 October 2017
M
S
S
R
K
J
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pelayanan
PPID SPPNBANJARBARU
Pelayanan Publik
E-Library SMK-PP N Banjarbaru
Link Terkait
WBS KEMENTAN RIKalender Tanam PertanianLPSE Kementerian PertanianKEMENDIKBUDKota BanjarbaruKalselProv

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INSTANSI PEMERINTAH

Tanggal : 29-03-2017 08:25, dibaca 338 kali.

Seiring perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang dan terus terciptanya teknologi-teknologi baru yang membuat kehidupan manusia semakin mudah dan cepat. Maka, tidak pelak akan memunculkan kebutuhan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin dibutuhkan. Kebutuhan teknologi dan informasi oleh masyarakat ini juga berakibatnya permintaan akan teknologi dan informasi yang semakin banyak, cepat dan akurat namun bisa dipercaya.

Kebutuhan permintaan akan teknologi & informasi akan terus berkembang dan semakin cepat. Kebutuhan teknologi yang merupakan buatan manusia seperti misalnya: Handphone, Tablet, Komputer, Internet dll. Sedangkan kebutuhan informasi tentunya berhubungan dengan suara,, gambar, data ataupun tulisan yang bisa di akses ataupun dibaca oleh para masyarakat, seperti berita, radio, baliho, spanduk, papan pengumuman dll.

Teknologi dan informasi tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. Sebab, teknologi butuh informasi tersampaikan ke masyarakat karena masyrakat akan membeli dan menggunakan teknologi akibat dari informasi yang disampaikan tadi. Sedangkan informasi membutuhkan teknologi untuk dapat sampai ke masyarakat dengan cepat.

Pada tulisan kali ini kita akan membahas tentang informasi yang telah dijelaskan contoh-contohnya di atas tadi. Penyebaran informasi dewasa ini semakin mudah dan cepat khususnya setelah reformasi pada tahun 1997 lalu. Karena Informasi semakin hari semakin mudah untuk di akses oleh masyarakat karena semakin canggihnya dan murahnya teknologi seperti Handphone dan kuota internet.

Maka kemudahan dan kecepatan akses akan infromasi berdampak pula pada Pemerintahan, baik Pusat ataupun Daerah, semenjak bergulirnya reformasi. Hal tersebut membuat kebutuhan akan informasi seperti pelayanan, pelaporan, informasi yang berhubungan dengan pemerintahan menjadi meningkat dan dituntut untuk lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berbicara tentang reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang  baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan  partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.

Maka dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu”, Wikipedia.

Maka, melalui Undang-Undang tersebut pemerintah baik pusat ataupun daerah dituntut untuk mengupload & menyebarkan informasi, kebijakan dan laporan kepada masyarakat umum. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi. PPID pada artikel selanjutnya. (Baca : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

SMK-PP negeri Banjarbaru sebagai salah satu UPT kementerian Pertanian yang merupakan salah satu bagian dari pemerintah berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik. Slah satu contoh ialah menyebarkan LKT, RKT, Lakip, Realisasi Anggaran, Dipa, RKKL, KIP, IKM, Renstra dan Laporan kinerja Instansi.

Informasi, kebijakan dan laporan SMK-PP negeri Banjarbaru tersebut disebarluaskan melalui media online berupa Website sekolah dengan alamat www.spmabanjarbaru.sch.id. Penyerbaran informasi melalui website merupakan salah satu teknologi yang mudah dan cepat diakses khususnya dengan teknologi modern seperti Handphone, tablet, PC, Laptop yang tentunya menggunakan jaringan internet.

Menilik dari tuntuntan dan dengan adanya UU yang telah di wajibkan oleh pemerintah, maka keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Maka pada akhirnya kebebasan informasi diharapkan menjadi semangat demokrasi yang memberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. (WD)



Pengirim : Willy Darmawan, S.IP
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas