Tanggal : 09/26/2023, 06:38:00, dibaca 1829 kali.

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI & ANTI SUAP


Banjarbaru, - SMK-PP Negeri Banjarbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian (Kementan) di tahun 2023 terus mendukung komitmen dari pemerintah untuk berkomitmen mendukung Anti Suap dan Pengendalian Gratifikasi.


Kali ini SMK-PP Negeri Banjarbaru menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi tahun 2023 pada Jumat, (22/9/2023). Sekolah kali ini mengundang tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kalimantan Selatan.


Kegiatan yang juga amanat dari Badan PPSDMP, Kementan dan juga bagian dari syarat ISO 37001 ini dilaksanakan di Aula SMK-PP Negeri Banjarbaru dan dihadiri semua pegawai di SMK-PP Negeri Banjarbaru, baik ASN, Honorer, dan juga pegawai PHLN Yess.


Dibuka langsung oleh Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso, kegiatan ini untuk mewujudkan integritas dan membangun budaya anti gratifikasi di lingkungan SMK-PP Negeri Banjarbaru.


“Sosialisasi ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, menciptakan budaya anti gratifikasi dalam diri pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, mencegah agar tidak terjadi konflik kepentingan, dalam rangka membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, suap, dan gratifikasi”, Ujar Budi.


“SMK-PP N Banjarbaru yang tahun kemarin mendapatkan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang tahun ini akan direview ulang dan akan diaudit lagi tahun ini. Maka kami menggelar ini untuk refresh tentang gratifikasi dan tentunya mensosialisasikan ke pegawai kami. Ini juga merupakan kewajiban dan terus menjaga integritas kami dan kemajuan institusi kami”, Pungkas Budi.


Di kesempatan ini perwakilan dari BPKP Kalimantan Selatan, M. Riyanto menyampaikan materi tentang pengendalian, pengenalan, aturan tentang gratifikasi dan suap. Selain itu perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga memberikan materi berupa Sosialisasi Masyarakat, Pembelajaran Anti Korupsi. Terakhir dilakukan ikrar komitmen pembentukan komunitas Masyarakat pembelajaran anti korupsi.


Lebih lanjut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak kalangan generasi muda dan juga Aparatur Sipil Negara di Kementan untuk memberantas korupsi, terutama dalam sektor pertanian, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut Mentan, korupsi dalam sektor pertanian dapat menjadi cikal bakal krisis pangan yang bisa merusak persatuan Indonesia.


"Sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, saya mengajak generasi muda untuk menolak korupsi, terutama dalam sektor pertanian," sebut Menteri Syahrul.


Oleh sebab itu, tambahnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menggaungkan semangat Jaga Pangan, Jaga Masa Depan, sebagai bentuk komitmen antikorupsi untuk pertanian Indonesia.


"Salah satu yang bisa dilakukan adalah jaga panganmu. Pangan ini yang paling penting. Kita ini terbesar keempat di dunia. Kalau makananmu belum beres, apa yang bisa terjadi? Apalagi ditambah dengan korupsi? Jangan biarkan kekacauan ini terjadi di generasimu, anak-anakku," kata Syahrul.


Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan untuk menjaga kesejahteraan Indonesia di masa mendatang. Oleh sebab itu, generasi muda sebagai kunci dari masa depan perlu memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga diri dari perilaku korupsi.


“Kampus adalah harapan dan masa depan bangsa. Kesadaran generasi muda kita harapkan dapat mewujudkan generasi muda yang berintegritas dan sadar akan ketahanan pangan. Kokohnya pertanian adalah kokohnya bangsa dan rakyat Indonesia," tegas Dedi.


Tim Ekpos SMK-PP Negeri Banjarbaru