BIMTEK BAGI PENYULUH DI KOBAR, KALTENG OLEH KEMENTAN

Kotawaringin Barat - Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru bersama Anggota Komisi IV DPR-RI, Bambang Purwanto mengutarakan dengan adanya bimtek ini peserta dapat menyerap ilmu dari narasumber dan harus bersemangat, bersungguh sungguh dalam mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk bertanya kepada Narasumber.

“Kedepan, mengenai materi juga bisa diidentifikasi dari masukan masukan dari kecamatan. Seperti mengenai komoditi ternak yang bisa dikembangkan dengan pupuk kompos, maupun juga pengembangan olahan hasil pertanian.” Lanjut Bambang.

Bambang menambahkan, dalam bimtek ini juga diundang peserta dari perangkat desa, kecamatan hingga dinas  pertanian, supaya dalam membina dan mengawal pertanian nantinya dapat sejalan dan satu pemikiran demi kesejahteraan petani yang ada di Kalimantan tengah.

Bimtek yang digelar sehari ini dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari para Penyuluh pertanian, gapoktan di wilayah Kec. Pangkalan Lada, dan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lada, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dari Fraksi Partai Demokrat.

Dengan menghadirkan Narasumber dari Penyuluh Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah yang menyajikan materi Teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perkebunan.

Lebih lanjut Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI bersinergi dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (25/07/2022).

Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengingatkan tentang kebijakan Presiden RI Joko Widodo pada fungsi penyuluh yang mendasari lahirnya Perpres Nomor 35/2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.

Tujuannya, menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan yang aman, maka pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Perpres ini merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menguatkan kembali fungsi penyuluhan," kata SYL.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menekankan pada materi penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan konsumsi pangan.

"Kementan menyediakan sumber materi penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti melalui Cyber Extension," katanya.

Tim Ekpos SMK-PP Negeri Banjarbaru

Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas Nama E-mail Komentar Kode Verifikasi

Komentar :